Golkar Tegaskan Tak Instruksikan Kader Lakukan Serangan Fajar

JAKARTA - Partai Golkar membantah menginstruksikan kader-kadernya melakukan politik uang atau serangan fajar di Pemilu 2019. Partai berlogo pohon beringin itu justru menjunjung demokrasi bersih dan pemerintahan yang transparan.

Demikian dikatakan Wasekjen Partai Golkar, Dave Akbarshah Laksono menanggapi "nyanyian" Bowo Sidik Pangarso yang mengaku diperintahkan Nusron Wahid menyiapkan 400 ribu amplop untuk keperluan serangan fajar di Pemilu 2019.

"Enggak ada instruksi dari partai untuk mejyiapkan amplop apalagi sampai sebesar itu. Partai Golkar selalu menjunjung demorkasi yang bersih dan memperjuangkan pemerintahan yang transparan jadi itu bertentangan dengan kebijakan partai. Jadi tidak mungkin partai memerintahkan," kata Dave saat berbincang dengan Okezone, Kamis (11/4/2019).

Anggota Komisi I DPR RI itu menegaskan kasus ini tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2019. Ia juga meminta Bowo Sidik memberikan bukti bahwa atas nyanyiannya. Sehingga kebenarannya bisa dibuktikan. Saat ini Partai Golkar masih mencermati proses hukum yang bergulir untuk selanjutnya mengambil langkah lanjutan.

"Ya ini masih dalam pemeriksaan. Kita ikuti proses hukum yang berlaku, kita lihat statmentnya seperti apa, kalau benar dia mengatakan partai memerintahkan, ya dia harus memberikan bukti bahwa ada perintah dari Mas Nusron. Kalau perintah dari partai kan harus melalui rapat pleno dan tidak pernah ada dalam rapat yang memutuskan itu," tutur Dave.

(Baca Juga: Nusron Wahid Buka Suara soal "Nyanyian" Bowo Sidik di KPK)

"Jadi kita tunggu dulu hasil pemeriksaan seperti apa. Apalagi kalau sampai di pengadilan ada keterangan dari saksi ada perintah dari partai, maka baru kita akan tentukan langkah selanjutnya," sambung dia.

Dia yakin kasus Bowo Sidik tidak memiliki dampak negatif terhadap Partai Golkar. Pasalnya kasus tersebut hanyalah menyangkut pribadi Bowo sendiri. Sementara kerja politik partai tidak akan terganggu karena masih banyak "pemain tangguh" yang mengcover tugas Bowo Sidik di partai.

Bowo Sidik Pangarso diberhentikan dari jabatan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Tengah I DPP Partai Golkar usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait kasus dugaan suap distribusi pupuk.

Jabatan yang sebelumnya diduduki Bowo Sidik kini diambil alih oleh Nusron Wahid yang juga Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan DPP Golkar. Pengisian jabatan itu atas instruksi Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

"Elektabilitas partai saya yakin nggak ada (masalah). Ini kan Bowo individu pribadinya saja. Sedangkan kita ada banyak pemain tangguh untuk mejutupi kehilangan Mas Bowo di sana. Tidak ada efek signifikan terutama di basis yang dibina Mas Bowo bisa dicover yang lain," terang Dave.

Bowo Sidik Pangarso sebelumnya 'bernyanyi' bahwa dirinya disuruh Nusron Wahid untuk menyiapkan 400 ribu amplop guna keperluan 'serangan fajar.'

Dalam perkara ini, Bowo Sidik diduga meminta fee kepada PT Humpuss Transportasi Kimia atas biaya angkut yang diterima sejumlah USD2 per metric ton. Diduga, Bowo Sidik telah menerima enam kali hadiah atau suap dari PT Humpuss.

Penyerahan uang disinyalir dilakukan di rumah sakit, hotel, dan kantor PT Humpuss sejumlah Rp221 juta dan USD85.130. Uang yang diterima tersebut diubah menjadi pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu yang sudah dimasukkan ke dalam amplop-amplop.

Atas perbuatannya, Bowo Sidik dan tersangka lainnya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(Angkasa Yudhistira)