JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta semua pihak menunggu perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan siapa presiden terpilih di Pilpres 2019.
Wiranto mengimbau semua pihak untuk menghargai ajakan para capres dan cawapres untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta memelihara perdamaian dengan melarang para pendukungnya untuk melakukan aksi-aksi provokasi yang akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Baca Juga: Quick Count Pilpres Jokowi Unggul, Polri: Ajakan Berbuat Kerusuhan Semakin Tinggi
"Mengingatkan kepada segenap masyarakat untuk tetap tenang, tidak melakukan tindakan anarkis yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sambil menunggu hasil resmi perhitungan suara oleh KPU," kata Wiranto usai menggelar rapat 'Pengamanan Pasca Pemilu' di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (18/4/2019).
Mantan Panglima ABRI itu menegaskan, TNI dan Polri merupakan institusi negara yang dalam hal Pemilu ditempatkan pada posisi netral, dan tidak masuk dalam kontestasi Pemilu dan tidak berpihak kepada siapapun.
Menurut dia, sebagai alat negara, TNI dan Polri yang telah disumpah untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tungga Ika, dan NKRI. Sehingga tetap bersatu padu menghadapi kemungkinan berbagai ancaman yang dapat mengganggu keamanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa.
"TNI dan Polri akan bertindak tegas untuk menindak dan menetralisir berbagai aksi yang nyata-nyata akan mengganggu ketertiban dan keamanan nasional serta keutuhan bangsa dan negara," tuturnya.
Baca Juga: 4 Quick Count Pilpres 2019 di Okezone.com, Jokowi Masih Ungguli Prabowo
(Fiddy Anggriawan )