JK Angkat Isu Diskriminasi Sawit di KTT BRF II

Kerja sama lanjut JK, juga harus memertimbangkan inklusivitas karena menurutnya, dengan pertimbangan tersebut BRF dapat menyejahterakan setiap negara yang tergabung di dalamnya. Demikian pula dengan peran swasta harus lebih banyak dilibatkan. "Dengan demikian proyek kerja sama tidak terlalu mengandalkan pada utang pemerintah," ujar JK.

Selain itu, JK juga mengingatkan pentingnya kelestarian lingkungan yang merupakan bagian integral dari pencapaian SDGs. Yang lebih penting dalam kerja sama saling menguntungkan melalui BRF menurut dia, ialah kepemimpinan kolektif dan saling berbagi tanggung jawab.

"Me first policy tidak dapat diterapkan, jika kita ingin cita-cita SDGs terpenuhi. Di situ lah prinsip-prinsip multilateralisme diperlukan. Dunia akan melihat dan mencatat apakah janji dalam kerja sama Belt and Road ini benar-benar akan membawa keuntungan bagi semua," ujarnya menandaskan.

Untuk diketahui, permintaan kelapa sawit Indonesia di China terus meningkat. Pada 2016 China mengimpor kelapa sawit sebanyak 3,23 juta ton. Kemudian pada 2017 menjadi 3,27 ton. Pada 2018 China menyetujui penambahan impor 500 ribu ton kelapa sawit dari Indonesia. Namun, Komisi Eropa memutuskan penghentian impor kelapa sawit sebagai bahan bakar dengan alasan deforestasi.

(Rizka Diputra)