Tak Ikut Aksi 22 Mei, PDIP: Tindakan Inkonstitusional Akan Berhadapan dengan Hukum

JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) kembali menegaskan bahwa dinamika politik pasca Pemilu Serentak 2019 merupakan dinamika politik yang biasa terjadi. Di mana, ada pihak yang kecewa dan belum menerima kekalahan lalu mencoba membuat gerakan menghasut rakyat.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, gerakan tersebut dipastikan tidak akan efektif karena bertentangan dengan kultur bangsa yang cinta damai, toleran, dan punya tradisi musyawarah di dalam menyelesaikan setiap perbedaan.

 Baca juga: Menanti Hasil Pemilu 2019, Sultan HB X: Jaga Persatuan meski Berbeda Pilihan

"Politik nasional aman dan terkendali. Demikian halnya sistem dan mekanisme hukum negara, mampu menindak siapa pun yang mengganggu ketertiban umum," kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/5/2019).

 

Hasto menuturkan, rakyat dengan hadir ke TPS secara masif, penuh kegembiraan dan dengan partisipasi yang tinggi menunjukkan prinsip kedaulatan rakyat bekerja dengan baik. "Partisipasi pemilih mencapai di atas 80%. Itulah yang menjadi basis legalitas dan legitimasi tertinggi kepemimpinan Jokowi-KH Ma'ruf Amin," tuturnya.

 Baca juga: Direkturnya Dikabarkan Ikut Prabowo ke Brunei, Pertamina Lakukan Investigasi

Atas dasar hal tersebut, PDI Perjuangan percaya bahwa apa yang terjadi saat ini merupakan bagian dari pendewasaan demokrasi. "Mereka yang mau bertindak inkonstitusional akan berhadapan dengan hukum negara dan kekuatan rakyat itu sendiri," tukasnya.

PDI Perjuangan, sambung dia, menegaskan tidak akan melakukan konsentrasi massa pada tanggal 22 Mei 2019 tersebut. "Massa riil itu ya rakyat sendiri, itulah kekuatan penopang kekuasaan yang sejati. Puncak rekapitulasi nasional tersebut harus menjadi bagian instrumen peningkatan peradaban demokrasi Indonesia," pungkas dia.

(Fakhri Rezy)