Tanggapan Pimpinan KPK Terkait Pernyataan BW soal Rezim Korup

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang menanggapi pernyataan Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto (BW) yang menyebut rezim saat ini korup. Saut menanggapi secara diplomatis pernyataan BW tersebut.

Menurut Saut, ada tiga indikator yang harus dipahami jika ingin memperdebatkan rezim saat ini korup. Pertama, melalui Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Jika dilihat dari IPK, pernyataan BW salah, sebab IPK Indonesia melonjak yang mengartikan ada penurunan angka korupsi di Indonesia.

Baca Juga: Sebut Rezim Korup saat di MK, TKN: BW Masih Berpikir Hidup di Era Orde Baru 

"Kalau pakai indikator Corruption Perception Indeks (CPI), maka Indeks NKRI menunjukan naik dari tahun ke tahun, yang artinya ada penurunan korupsi itu jelas, jadi dari sisi ini saja sudah terjawab," kata Saut kepada Okezone, Senin (27/5/2019).

 

Lebih lanjut, kata Saut, jika penilaian rezim saat ini korup karena banyaknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka ada beberapa indikator juga yang perlu diperhatikan. Sembilan lembaga internasional sudah menetapkannya.

"Indikator korupsi yang dinilai oleh 9 lembaga international itu compleks pada banyak hal antara lain, soal disiplin ASN/PNS, Dana Publik , Hakim, Jaksa, Polisi, TNI ,Partai Politik, bagaimana Indonesia melaksanaan Pemilu, spt apa penagihan Pajak dan Cukai, pelayanan publik," bebernya.

"Bisa saja yang menganggap perubahan di lembaga tersebut masih belum mencapai kecepatan optimal ,tapi terdapat perubahan di masing-masing Kementeriaan atau lembaga saat ini sejak empat tahun terakhir walau masih bolong-bolong dan KPK terus mencoba mencari pembolong-pembolong itu bersama pemerintah," sambungnya.

Saut menjelaskan indikator terakhir untuk menyimpulkan bahwa rezim saatbini korup. Yakni dengan penilaian Variaties Democracy V-Dem milik Transparancy International (TI).

"Jadi kalau memakai indikator V-Dem maka seperti apa penyelenggara dan parpol sebagai peserta melaksanakan Pemilu (seperti apa egalitarian dari peserta pemilu, panitia yang perform, tingkat partisipasi, deliberative, kebebasan hak pilih dan lain-lain), maka akan jelas lah dibagian mana yang harus kita benahi agar korupsi bisa signifikan menurun dengan kecepatan optimum pada tahun tahun mendatang," ungkapnya.

Baca Juga: Soal Ucapan BW Rezim Korup, Jokowi: Jangan Senang Merendahkan Institusi 

Diketahui sebelumnya, Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga yang juga mantan Komisioner KPK, Bambang Widjojanto menyinggung perihal rezim yang korup. Hal itu diungkapkan BW saat mendaftarkan gugatan hasil rekapitulasi pengilhitungan suara Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pernyataan BW tersebut juga diamini oleh cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno. Menurut Sandi kasus korupsi di Indonesia kian memprihatinkan.

(Fiddy Anggriawan )