MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sekaligus Ketua Umum (Ketum) Partai Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem menyerukan referendum bagi Kota Serambi Mekah. Seruan tersebut digalakkan Mualem setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019.
Mantan Kepala Badan Intelejen Strategis (Kabais) TNI, Laksda (Purn) Soleman B Ponto angkat bicara soal referendum Aceh. Menurutnya, referendum Aceh tidak mewakili seluruh masyarakat di Aceh. Referendum tersebut, tekan Ponto, hanya keinginan satu pihak saja.
"Kan tidak semua yang menginginkan itu (referendum). Sekarang baru mau membangun sudah ribut-ribut hanya karena satu orang. Ya kan," kata Ponto saat berbincang dengan Okezone, Jumat (31/5/2019).
Ponto menjelaskan, tidak ada alasan bagi Aceh mengajukan referendum setelah adanya Momerandum Of Understanding (MOU) Helsinki dan Undang-Undang Otonomi Khusus. MOU Helsinki sendiri merupakan perjanjian damai antara Indonesia dengan GAM yang terjadi di Finlandia.
Ditekankan Ponto, Jika Mualem tetap menginginkan adanya referendum, maka ada pelanggaran perjanjian dan Undang-Undang yang telah disepakati sebelumnya. Lagipula, sambungnya, wacana referendum tersebut tercetus hanya karena faktor kekecewaan Mualem terhadap hasil Pilpres 2019.
"Itu kan hanya kekecewaan Muzakir saja yang hanya karena Prabowo kalah soal itu aja. Individu itu, perorangan. Dan tidak mungkin Aceh itu referendum, semua sudah diberikan dan sudah final. Kalau macam-macam ya digempur lagi," pungkasnya.
Wacana referendum Aceh tercetus dari seruan Muzakir Manaf. Referendum tersebut bertujuan untuk menentukan pilihan bagi Aceh tetap atau lepas dari Republik Indonesia.
Gagasan tersebut muncul setelah hasil rekapitulasi penghitungan suara yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memenangkan pasangan Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin. Namun memang, di Aceh, pasangan Prabowo - Sandi mendapatkan suara yang cukup drastis ketimbang Jokowi - Ma'ruf Amin.
(Awaludin)