NEW YORK – Presidensi Indonesia di Dewan Keamanan (DK) PBB yang berlangsung selama bulan Mei mendapat apresiasi dari para Duta Besar negara anggota PBB. Mereka menyampaikan penghargaan atas upaya Indonesia pimpin berbagai sidang DK, termasuk memfasilitasi tercapainya sejumlah kesepakatan antar seluruh anggota DK sehingga tercapai konsensus.
“Presidensi Indonesia berjalan lancar dengan program-program yang sangat baik, dan kami apresiasi kepemimpinan Indonesia sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB yang tegas dan berwibawa pada bulan ini,” kata Wakil Tetap Rusia untuk PBB di New York, Duta Besar Vassily Nebenzia. Hal serupa disampaikan Wakil Tetap lainnya.
Selain dari para Duita Besar, apresiasi juga datang dari kalangan media di PBB serta organisasi masyarakat sipil , yang memandang Presidensi Indonesia dijalankan dengan terbuka, profesional, produktif dan obyektif.
Sejak dimulai pada 1 Mei 2019, presidensi Indonesia di DK PBB telah menghasilkan berbagai dokumen/ produk DK PBB, yaitu 4 resolusi, 1 Presidential Statement, 3 Pernyataan Pers dan 3 Elemen bagi Pers. Di bawah presidensi Indonesia, PBB telah melangsungkan 2 sidang terbuka tentang Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB dan Perlindungan Warga Sipil; 15 briefing terbuka; 14 konsultasi tertutup; dan 3 pertemuan dengan format Arria. Terdapat total 45 kegiatan dalam kurun waktu 22 hari kerja PBB.
Tema Presidensi Indonesia “Menabur benih perdamaian” selalu digaungkan dalam berbagai pernyataan posisi Indonesia di DK. Komitmen kuat Indonesia tampak dengan hadirnya Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi dalam sejumlah pertemuan DK PBB bulan ini, khususnya terkait Palestina.
“Selain berbagai pertemuan formal DK PBB, Indonesia juga adakan sejumlah pertemuan dengan Sekjen PBB, LSM, Uni Eropa, termasuk menginisiasi pertemuan Sofa Talk di PTRI New York, di mana seluruh Dubes anggota DK PBB dapat membahas secara informal berbagai isu yang dianggap sensitif,” demikian ditegaskan Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Dubes Dian Triansyah Djani.
“Indonesia sangat menghargai apresiasi dan dukungan dari berbagai pihak selama bulan Presidensi ini. Selain memperjuangkan kepentingan nasional kita, peran Presidensi ini juga kita gunakan untuk menjembatani perbedaan posisi negara anggota DK PBB demi tercapainya perdamaian dan keamanan dunia,” tambahnya.