PT Delta Djakarta Raup Keuntungan Rp100 Miliar, Pemprov DKI Tetap Akan Jual Sahamnya

JAKARTA - PT Delta Djakarta meraih keuntungan mencapai Rp 100,48 miliar pada tahun buku 2018. Jumlah tersebut meningkat 88,3 persen dibandingkan tahun buku 2017 yang harga per lembar sahamnya hanya Rp260 dan menerima dividen sebesar Rp54,6 miliar.

Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP-BUMD) DKI Jakarta Riyadi mengatakan, meski mendapat terjadi keuntungan hampir dua kali lipat, hal itu tak akan mempengaruhi Pemprov DKI untuk melepas saham perusahaan yang bergerak di penjualan minuman beralkohol tersebut.

Baca Juga: Anies: Penjualan Saham di Perusahaan Bir Tak Perlu Kajian! 

Dia menyebut bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan Rabu, 19 Juni 2019, pihaknya mengusulkan agar dividen yang diberikan per lembar sahamnya adalah sebesar Rp240,12 atau maksimal Rp260. Yang artinya pemprov tak meminta saham tersebut naik hingga hampir dua kali lipat.

"DKI waktu RUPS mengusulkan 1 lembar saham itu 241 atau maksimal 260, sama seperti tahun lalu. Tapi keputusan RUPS, 478 (perlembar). Yang diputuskan kan 478. DKI kalah suara. Yang diputuskan 478, ya kita ngikutin 478 dong, masa kita jalan sendiri. Namanya enggak demokratis kalau saya terima yang 50,4 miliar," kata Riyadi saat dihubungi, Kamis 20 Juni 2019.

 

Riyadi menerangkan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan pendapatan dari dividen yang diperoleh dari DLTA dalam APBD 2019 adalah sebesar Rp54,6 miliar, sama seperti tahun sebelumnya.

Ia menuturkan, pihaknya sudah melayangkan surat kepada DPRD DKI terkait penjualan saham tersebut. Namun, hingga saat ini jajaran parlemen Kebon Sirih masih belum juga mengundang pihak Pemprov DKI Jakarta untuk membahas hal tersebut.

"Iya belum membahas. Masih belum mengundang," tuturnya

Sesuai dengan PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, pelepasan aset daerah harus melalui persetujuan DPRD.

Baca Juga: Kisruh Saham Bir, DPRD DKI: Anies Enggak Melapor ke Rakyat soal Riba Bank DKI? 

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso justru sebaliknya mengatakan bahwa Pemprov DKI masih belum mengajukan surat permintaan persetujuan kepada DPRD DKI Jakarta. Ia mengimbau Anies untuk mengkaji secara matang terkait pelepasan saham tersebut.

"Kita belum dapet ini laporan dari BPBUMD, nanti kita panggil, kan banyak kan. Nanti kita akan rapat, berapa ratus miliarnya dari semua BUMD kita belum dapet. Kan begitu kita rapatkan rencana target, realisasinya kita belum dapet karena memang realisasinya itu harus berdasarkan RUPS," ujar dia.

(Fiddy Anggriawan )