9 Pati Polri Daftar Capim KPK, IPW: Jangan Sampai Terjadi Conflict of Interest

JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menyebut, sembilan jenderal aktif Polri yang mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK harus benar-benar dicermati. Sebab, dikhawatirkan bisa terjadi conflict of interest pada institusi tersebut.

"Selain itu, jika perwira aktif Polri diizinkan, perwira aktif TNI, jaksa aktif, pejabat kementerian, BUMN dan lain-lain juga harus diizinkan. Pansel KPK harus menerimanya dan jangan diskriminasi," ujar Neta saat berbincang dengan Okezone di Jakarta, Sabtu (22/6/2019).

IPW mendesak hal ini harus dikaji secara cermat. Karena ketika mereka menjadi pimpinan atau komisioner, lalu mereka masih aktif dan terjadi dugaan korupsi di institusinya, maka institusi tersebut dikhawatirkan bakal mudah mengintervensi komisioner itu. Sebab meski mereka nonaktif, tapi masih tetap menerima gaji pokok.

"Jika itu yang terjadi akan terjadi dwifungsi Polri dengan dua penghasilan, gaji pokok di Polri dan gaji yang cukup besar di KPK. Ini tentu bisa menimbulkan kecemburuan bagi TNI dan lembaga lain," ulasnya.

"Jadi, seharusnya tidak hanya perwira Polri saja yang bisa mendaftarkan diri menjadikan calon pimpinan KPK, tetapi institusi lain pun bisa ikut mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan KPK, seperti TNI, jaksa, pejabat kementerian maupun BUMN, pimpinan partai dan lain-lain. Dan Ujung-ujungnya hal ini tentu bisa mengganggu independensi KPK itu sendiri dan bisa membuat KPK semakin semrawut," kata Neta menambahkan.