MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan PHPU Pilpres, pada 27 Juni 2019. Pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, baik pihak termohon, pemohon dan pihak terkait diminta legawa menerima apapun putusan MK.
Ketua Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PA GMNI) pada acara diskusi publik bertajuk "Dinamika Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi: Saatnya Menerima Hasil" di sekretariat DPP PA GMNI kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).
Baca Juga: MK Putuskan Sengketa Pilpres Besok, 47 Ribu TNI-Polri Siap Amankan
Menurut Karyono, Indonesia sebagai negara hukum dituntut untuk menyelesaikan segala persoalan, termasuk sengketa perselisihan proses dan hasil pemilu diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan.
"Oleh sebab itu semua pihak harus menghormati dan taat pada peraturan hukum perundang-undangan. Sebab inilah wujud nyata dari demokrasi. Demokrasi harus ada aturan. Kalau tidak ada aturan maka akan terjadi tirani. Begitu juga dengan pilpres , sudah ada aturan nya. Dalam hal sengketa hasil pemilu, maka muaranya adalah Mahkamah Konstitusi," jelas Karyono.
Karyono juga memberikan apresiasi kepada BPN Prabowo-Sandi yang mengajukan gugatan ke MK. Kendati demikian, Karyono menilai ada ambiguitas, ambivalensi dan hipokrisi politik.
Fenomena ambiguitas, ambivalensi dan hipokrisi politik itu misalnya, kata dia, di satu sisi menempuh jalur konstitusional tetapi di sisi lain hendak melakukan people power, sudah sepakat dalam deklarasi pemilu damai tapi faktanya rusuh, katanya siap menang dan siap kalah tapi ada kecenderungan tidak siap kalah dan hanya siap menang.
"Di satu sisi menjunjung tinggi demokrasi dan toleransi tapi di sisi lain mengeksploitasi dan mempolitisasi SARA untuk kepentingan politik. Katanya akan menghormati putusan hukum tapi menggerakkan aksi massa untuk menekan mahkamah dan menuduh mahkamah berpihak," ucapnya.
Untuk menghindari ketegangan dan kegaduhah, Karyono mendorong Prabowo dan Jokowi segera melakukan pertemuan. Menurutnya, jika Prabowo dan Jokowi bertemu maka hal itu akan meminimalisir ketegangan dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Prabowo dan Jokowi harus menunjukkan kenegarawanan dalam menyikapi apapun keputusan hakim MK.
"Sikap kenegarawanan ke dua tokoh ini harus bertemu. Saya yakin jika ini terjadi bisa meredam gejolak. Kalau ada pihak-pihak yang mendorong untuk melakukan gejolak itu mungkin saja dilakukan yang menunggangi yang bersengketa," tuturnya.
Sementara pengamat hukum Pusako dari Universitas Andalas, Feri Amsari menerangkan Keputusan hakim MK dalam perkara sengekta Pilpres harus dihormati semua pihak. Hal ini untuk menyelamatkan Indonesia sebagai negara hukum dan masa depan demokrasi Indonesia.
"Proses akhir harus dihormati. Kalau tidak siap (kalah) janganlah berjuang. Mari kita dorong semua pihak agar tidak merusak demokrasi yang sudah kita bangun bersama ini," kata Feri.