Habib Rizieq Jadi "Mahar Rekonsiliasi" Dianggap Tidak Tepat

JAKARTA - Ketua DPP Partai kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menilai jika Habib Rizieq Sihab dijadikan "Mahar Rekonsiliasi" antara Jokowi - Prabowo sangat tidak tepat.

"Kalau terkait HRS, menurut saya pribadi jika dijadikan satu agenda bargaining itu enggak tepat. Karena itu menurut saya, itu kan urusan pribadi. Beliau juga pergi kesana atas sendiri dengan sadar tanpa ada paksaan," ujar Karding kepada Okezone, Minggu (14/7/2019).

Terkait dibebaskan dugaan kasus hukum yang menjerat HRS. Abdul Karding menegaskan jika pemerintah mengabulkan "mahar" tersebut maka akan terjadi preseden yang buruk, sebab Indonesia merupakan negara hukum.

"Terkait masalah dugaan kasus hukumnya, problemnya ini negara hukum, jika dipenuhi akan jadi preseden buruk kalau kasus hukum di-rekonsilasikan. Berbeda dengan kasus politik itu masih oke lah dia rekonsiliasikan, kalau itu bisa bahaya bisa rusak," katanya.

Baca Juga: Kepulangan Habib Rizieq Jadi Syarat Rekonsiliasi, Ini Kata Demokrat

Untuk diketahui, Wasekjen Partai Gerindra, Andre Rosiade menuturkan memasukan salah satu syarat yakni memulangkan Habib Rizieq Sihab dari Tanah Suci di maksudkan untuk meweujudkan suasana yang guyub serta islah dan tidak ada lagi persoalan di kalangan masyarakat.

"Kita inginkan Indonesia itu guyub. Harus ada islah, nah harus menyudahi masalah lama. Lalu kita harapannya semua polarisasi bisa hilang tidak ada yang ada di dzalimi," kata Andre Rosiade kepada Okezone.

(Edi Hidayat)