Kepergian Mendag ke Tiongkok Bukan Hindari Proses Hukum di KPK

JAKARTA - Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate menyatakan kepergian Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita ke luar negeri untuk menjalankan tugasnya sebagai pembantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di bidang perdagangan.

Menurut Johnny, pelaksanaan tugas prioritas seorang menteri adalah urusan negara. Kepergian Mendag ke Tiongkok, jelas bertujuan guna memperbaiki kondisi keuangan negara yang sedang defisit.

Karena itu, Johnny mempertanyakan agenda pihak-pihak tertentu yang terkesan memojokkan Menteri Enggartiasto dengan mengatakan menomorduakan pemanggilan KPK.

"Poin intinya sih Mendag sedang upayakan memperbaiki defisit dan iklim investasi pascapilpres jangan lah urusan hukum mengganggu. Apakah yang ini penting banget sampai mengorbankan perekonomian negara. Kalau soal jadwal memang tidak bisa ya tinggal dijadwalkan ulang atau tanya ke kapan bisanya baru kirim undangan," kata Johnny kepada wartawan, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Ia menyerukan, agar pihak-pihak yang sengaja memojokkan Mendag, yang juga kader Partai NasDem itu, seolah tak taat hukum, tidak menjadikan hukum sebagai alat politik. Tugas utama para menteri bekerja untuk kepentingan negara.

"Melaksanakan tugas yang penting dan tidak menafikan kewajiban hukum, adalah hal yang harus dilakukan. Tetapi aparat hatus melihat yang mana harus diprioritaskan jadwalnya," tuturnya.

Lebih jauh, Johnny menambahkan, dirinya yakin bahwa KPK bisa objektif melihat mana yang prioritas utama, dan mana yang bisa didahulukan.

"Kalau dibatalkan pertemuannya (dengan Tiongkok), habis itu ada peluangnya enggak?Sebagai saksi apakah wajib. Ada banyak orang yang belum diurus (kasusnya). Apakah ini (pemanggilan) lebih penting dari (kasus) yang besar-besar dulu," papar dia.

Baca Juga: KPK Panggil Ulang Mendag Dalami Kasus Bowo Sidik

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester I-2019 melebar hingga mencapai Rp 135,8 triliun hingga Juni 2019. Angka tersebut lebih tinggi dari 2018 yang hanya Rp 110,6 triliun.

Presiden Jokowi memerintahkan para menteri untuk bekerja keras meningkatkan eskpor agar keuangan negara segera surplus. Sebagai salah satu upaya nyata, Mendag menyambangi Tiongkok untuk melakukan lobi-lobi agar ekspor komoditi Indonesia meningkat.