Jokowi menuturkan, selalu saja menemukan masalah sengketa lahan di daerah-daerah, bahkan banyak terjadi konflik lahan. "Banyak sengketa tanah. Banyak konflik tanah. Inilah tanda bahwa sudah memiliki hak hukum yang kita miliki. Saya kalau pergi ke desa, selalu ditemui masalah sengketa tanah," tuturnya sembari menyatakan untuk tahun 2019 memiliki target 9 juta sertifikat.
Jokowi menargetkan pada tahun 2025, seluruh tanah sudah bersertifikat. Termasuk seluruh lahan yang ada di KDT. Tujuan pemerintah memberikan sertifikat ke rakyat untuk kepastian hukum yang jelas.
Presiden Jokowi juga mempersilakan warga untuk mengagunkan sertifikat bila untuk keperluan usaha. Namun, Jokowi berharap masyarakat tetap memikirkan penggunaan uang pinjaman agar tidak membebani ekonomi pribadi.
Baca Juga: Jokowi Akan Tinjau Sejumlah Destinasi Wisata di Danau Toba