KPK Bidik Petinggi Angkasa Pura II dan PT INTI Lainnya

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan adanya keterlibatan petinggi di PT Angkasa Pura II dan PT ‎In‎dustri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) lainnya yang terlibat di dalam kongkalikong pengadaan pekerjaan Baggage Handling System (BHS)‎ tahun 2019.

Sebab, Direktur Keuangan (Dirkeu) PT Angkasa Pura II, Andra Y Agussalam (AYA) yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dalam memutuskan PT INTI sebagai pemenang proyek BHS akan melibatkan pejabat lain.

Baca Juga: Jadi Tersangka Korupsi, KPK Tahan Dirkeu Angkasa Pura II dan Staff PT INTI

 

“Apakah Keputusan itu bisa diambil seorang diri (Andra)?. Sudah pasti tidak. Yang pasti kemungkinan untuk berkembang itu masih ada," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (2/8/2019).

Basaria mengatakan, untuk dugaan adanya keterlibatan petinggi PT INTI didasari oleh jabatan tersangka Taswin Nur (TSW) yang hanya seorang staf. Sehingga, bukan tidak mungkin bila jajaran direktur atau direksi PT INTI juga berperan dalam kasus tersebut.

“Kebetulan TSW ini kepercayaan dari pejabat utama dari sana. Tapi Apa nanti hubungannya dengan yang lainnya termasuk direktur ini belum sampe ke sana ini masih dalam pengembangan. Sampe ekspos tadi yg bisa kita buktikan masih yang dua ini,” ujarnya.

Baca Juga: KPK Tetapkan Dirkeu PT Angkasa Pura II Sebagai Tersangka Suap 

Dalam kasus ini, Andra selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.

Sementara, Taswin sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.

(Fiddy Anggriawan )