Arahan Presiden Jokowi soal Karhutla: Jangan Tunggu Api Besar

Berdasarkan prediksi cuaca dari BMKG, puncak kemarau akan terjadi di bulan Agustus hingga September dengan kondisi lebih kering dibandingkan kemarau tahun 2018. Berdasarkan prakiraan hujan bulanan BMKG, periode Juli-Oktober diperkirakan rendah. Oleh karena itu perlu diwaspadai wilayah-wilayah yang mengalami periode musim kemarau 2019 akan lebih kering terutama di bagian tengah dan selatan Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, dan Selatan Papua.

Data KLHK menunjukkan peningkatan intensitas karhutla terjadi di beberapa provinsi rawan seperti di Riau, Jambi, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan juga Sultra. Jumlah hotspot juga menunjukkan peningkatan jumlah sebesar 54,71% (732 titik) pada semester I jika dibandingkan tahun 2018 berdasarkan Satelit Terra Aqua Modis. Enam provinsi telah menetapkan Status Siaga Darurat yaitu Riau, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Jambi.

Terdapat 4 atensi Presiden yang disampaikan kepada peserta rakornas karhutla 2019 di Istana Negara. Pertama, memprioritaskan pencegahan melalui patroli dan deteksi dini. Kedua, penataan ekosistem gambut agar gambut tetap basah dan buat embung tahan kemarau yang tidak mengering saat kemarau. Ketiga, segera mungkin padamkan bila ada api dan lakukan pemadaman sebelum api menjadi besar. Keempat, langkah penegakan hukum yang sudah baik dan terus ditingkatkan serta konsisten.

Presiden Jokowi pun meminta tahun 2019 ini tidak ada asap yang mengganggu negara tetangga. “Segera tanggap untuk mencegah dan memadamkan api bila ada api. Segera selesaikan dengan upaya yang maksimal sehingga kita tidak malu dengan negara tetangga yang terkena dampak asap akibat kebakaran,” tutup Presiden Jokowi.

Rapat koordinasi nasional pengendalian karhutla tahun 2019 dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, Menteri LHK Siti Nurbaya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), serta sejumlah gubernur, bupati dan walikota daerah rawan karhutla.

(Fahmi Firdaus )