JAKARTA - Partai Golkar tidak ingin ada penambahan anggota di Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Sebab dalam sistem demokrasi diperlukan kekuatan penyeimbang yang berada di luar pemerintahan.
Ketua DPP Golkar, Yahya Zaini berpendapat tidak semua partai harus masuk dalam pemerintah. Pasalnya itu tidak sehat bagi pertumbuhan demokrasi.
"Sehingga tidak diperlukan adanya penamban anggota koalisi," kata Yahya kepada Okezone, Rabu (7/8/2019).
Baca juga: Gerindra Dikabarkan Masuk Koalisi, PPP Serahkan Semua Keputusan ke Jokowi