JAKARTA - Direktur Pencapresan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Aliyudin mengaku tak sepakat dengan rencana pemerintah yang mengalokasikan dana Rp147 miliar untuk pengadaan mobil dinas baru bagi Presiden, menteri dan pejabat setingakatnya.
Menurut Suhud, adanya pengadaan anggaran mobil dinas yang cukup besar berbanding balik dengan kondisi ekonomi bangsa saat ini.
"Ekonomi sedang melambat dan kas negara sedang defisit. Sebaiknya pemerintah melakukan penghematan-pengamatan dan berempati kepada rakyat," ungkap Suhud kepada Okezone, Selasa (27/8/2019).
Baca Juga: Gerindra Minta Mobil Dinas Menteri Tak Usah Mahal