MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
"Saya mengingatkan bahwa menurut AD/ART jelas disebutkan bahwa kepengurusan DPP Partai Golkar bersifat kolektif, bukan hanya tunggal milik ketua umum. Maka, rapat pleno harus dilakukan," tuturnya.
Baca Juga: Bendum Golkar Sebut Para Sesepuh Harusnya Dinginkan Konflik Internal Partai
Amriyati menambahkan, ketidakmampuan memahami aturan dan mekanisme organisasi dapat mengakibatkan persoalan besar bagi partai berlambang pohon beringin ini.
"Jangan sampai dalam akhir periode kepemimpinan Airlangga ini, Partai Golkar semakin terpuruk dan terjadi kerusakan yang tidak kita inginkan," tuturnya.
(Arief Setyadi )