Jokowi: Kita Butuh Hukum Tata Negara untuk Bergerak Cepat dan Selamat

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis
Senin 02 September 2019 20:17 WIB
Presiden Joko Widodo (foto: Biro Pers Setpres)
Share :

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah membutuhkan hukum tata negara untuk bergerak cepat dan selamat dalam membawa Indonesia bisa bersaing dengan negara lainnya.

"Bagaimana respons hukum tata negara dan hukum administrasi negara kita terhadap dunia yang sekarang ini sudah sangat berubah?" ujar Jokowi saat membuka Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 yang di Istana Negara, Senin (2/9/2019).

Baca Juga: Jokowi Ucapkan Selamat ke Pemenang Festival Gapura Cinta Negeri 

Jokowi menerangkan, di era perubahan saat ini kerap ditemukan perubahan-perubahan dalam berbagai bidang yang belum mampu dijangkau secara cepat oleh regulasi.

"Kemarin di Osaka, di G20, berbicara satu saja belum bisa ada yang memberi contoh mengenai hukum untuk pajak digital. Ini baru satu, belum nanti yang lain-lain. Ini pun masih perdebatan semua negara bagaimana memajaki sistem online," ucapnya.

 

Menurut dia, pemerintah harus segera merespons cepat tantangan tersebut, termasuk oleh kalangan hukum tata negara dan administrasi negara. Regulasi dan hukum, kata Presiden, harus responsif dan mampu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada.

"Hukum kita, termasuk hukum tata negara, harus responsif, harus fleksibel, terhadap perubahan-perubahan ini. Hukum tata negara kita harus membuka ruang-ruang terobosan dan mendorong lompatan-lompatan," tuturnya.

Kepala Negara sering mengalami sendiri betapa regulasi atau hukum yang ada malah justru mempersulit diri sendiri. Sejumlah rencana maupun keputusan untuk merespons perubahan justru terbentur oleh aturan maupun hukum yang dalam sejumlah kesempatan dikatakan olehnya berbelit-belit.

Hal inilah yang diminta Presiden untuk dipikirkan bersama sehingga ke depan hukum dapat memberikan fleksibilitas bagi kita dalam menghadapi perubahan yang sangat cepat.

"Perubahan yang sangat cepat ingin kita respons dengan pelaksanaan di lapangan yang cepat (tapi) tidak bisa juga karena hukum kita yang mengatur yang itu tidak memungkinkan saya jalankan," kata Presiden.

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita News lainnya