Pilkada Kota Tangsel Butuh Figur Alternatif Guna Akhiri Feodalisme Politik

TANGERANG SELATAN - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan segera dimulai. Tahapannya sendiri baru berlangsung pada akhir 2019, dengan masa pendaftaran bakal calon pada April 2020.

Sejumlah figur-figur lama diprediksi bakal mendominasi pertarungan Calon Wali Kota Tangsel. Mereka adalah, Benyamin Davnie yang kini masih menjabat Wakil Wali Kota, Muhamad menjabat Sekda, dan Tomi Patria Lurah Cipayung.

Baca Juga: Gerindra Siapkan Sosok Penantang Trah Ratu Atut-Airin di Pilkada Tangsel 2020 

Namun calon yang diisi wajah-wajah lama itu rupanya mengundang banyak kritik dan cibiran masyarakat. Lantaran dari periode ke periode, kepemimpinan di Tangsel tak memberi dampak perubahan signifikan sebagai kota modern penyangga Jakarta.

 

Pengamat Politik, Ali Munhanif menuturkan, Kota Tangsel yang sejak lama merupakan bagian dari Provinsi Banten tak kunjung berhasil mentranformasikan diri menjadi kota modern. Dikatakan dia, hal itu adalah imbas dari politik tradisional atau dinasti yang digunakan secara pragmatis.

"Gubernurnya saat itu, lalu dilanjutkan gubenur berikutnya, Wali Kota Cilegon, dan seterusnya masuk penjara. Kalau di Tangsel tidak ada yang masuk penjara, tapi keluarganya yang masuk penjara. Kekuatan politik tradisional saat ini benar-benar digunakan secara pragmatis oleh tokoh-tokoh yang ingin maju," kata Ali kepada Okezone, Minggu (1/9/2019).

Dijelaskan dia, tata kelola pemerintahan yang baik menjadi tugas yang sulit diwujudkan oleh pemerintah Kota Tangsel. Mengapa demikian, menurut Dekan Fisip UIN Jakarta itu, penyebab utamanya adalah soal Leadership.

"Banten adalah satu kasus yang sangat ekstrim, sebuah wilayah yang sejak lama, sejak jaman belanda terbengkalai. Ketika itu, orang-orang yang mengurusi Banten inilah yang tidak mempunyai visi mentransformasikan masyarakat, mereka hanya menginginkan apa yang dimiliki negara," bebernya.

Lantas Ali Munhanif pun coba membandingkan Kota Tangsel dengan beberapa wilayah lain di Indonesia, seperti Kota Surabaya, Kota Solo, Kota Bandung, dan Kabupaten Bantaeng. Tata kelola pemerintahan di wilayah itu dianggap sukses, hingga berdampak pula pada pembangunan dan kemajuan masyarakat.

"Berbeda dengan di Tangsel, sejak lama selalu saja yang diklaim itu BSD, Bintaro, Pamulang sebagian, seolah ada kemajuan, tapi semu, karena pembangunan itu didominasi swasta. Tapi kita lihat di Pondok Cabe, Ciputat, Jombang, dan banyak wilayah lain semua hampir terbengkalai," jelasnya.