Menambahkan itu, pengamat politik UIN Jakarta, Adi Prayitno, mengulas bahwa sebenarnya Kota Tangsel memiliki cukup instrumen sebagai suatu wilayah perkotaan yang modern. Misalnya memiliki infrastruktur ekonomi yang luar biasa, memiliki infra dan supra struktur politik memadai, juga berderet kampus negeri dan swasta.
"Selama ini Tangsel itu terbatas, hanya melahirkan figur yang itu-itu saja, padahal stoknya banyak sekali dari akademisi, dari partai politik, dari kampus. Cuma problemnya, tidak ada orang yang mengendorce ini. Bukan kita tidak mau dipimpin oleh orang-orang yang itu saja, tapi kalau dipimpin klan politik itu-itu saja maka tidak akan ada terobosan atau hal yang baru," ucapnya.
Dikatakan Adi, kondisi demikian dinilainya sebagai bentuk paradoks, di mana keunggulan instrumen yang ada di Tangsel tidak serta merta mentransformasikan perubahan di tengah-tengah masyarakat. Kultur politik feodal yang dibangun sejak lama, tak akan berubah selama belum ada figur-figur alternatif yang didorong tampil memimpin Kota Tangsel selanjutnya.
"Kenapa mencari pemimpin alternatif?, menurut saya ini biar demokrasi jauh lebih dinamis. Kalau orangnya itu saja, kelompoknya itu saja, klannya itu saja, maka visi-misinya hanya copy paste, tidak akan aneh-aneh untuk berubah. Toh, sudah ada kesempatan 10 tahun untuk berubah, tapi kan nggak ada perubahan apapun sekarang," sindirnya sambil tersenyum.
"Sebagai generasi baru, kita harus memutus gaya berpolitik seperti itu. Di Tangsel itu banyak orang pinter dan berprestasi, bukan karena Wali Kotanya, tapi karena Allah Ta'ala," sambung Adi.
Adi menggambarkan, dua periode (10 tahun) kepemimpinan pasangan Wali Kota Airin-Benyamin Davnie dianggap tak cukup memberi perubahan berarti. Kemacetan, sampah, kontras pembangunan antar wilayah masih jadi problem utama. Kondisi itu terus bertahan lantaran masyarakat terlalu permissif, sehingga membiarkan orang-orang yang sama kembali menempati jabatan penting di Tangsel.
"Banyak orang di Tangsel ini sudah merasa selesai. Artinya siapapun pemimpinnya nggak penting-penting amat, nggak bisa begitu, justru pemimpin itulah yang menentukan sejauh mana Tangsel ini lebih baik atau tidak. Struktur sosial-politik masyarakat di Tangsel ini agak feodal, segala sesuatunya didasarkan pada patron klien, bukan pada visi-misinya," tukasnya.