"Sistem harus ada engga mungkin Taufiequrahman Ruki kemudian catatan pribadi. Enggaklah pasti sudah konsultasi dengan pimpinan lain dan bidang mengurus masalah itu," tuturnya.
Baca juga: Abraham Samad Pertanyakan Urgensi Revisi UU KPK
Politikus PKS ini mengaku sepakat dengan usulan yang diajukan oleh KPK waktu itu soal SP3 karena penting untuk perlindungan hak asasi manusia. Begitupula dengan Dewan Pengawas, karena lembaga sebesar KPK harus ada yang mengawasi agar tak menyalahi kewenangan.
"Namanya satu kekuasaan harus diawasi, kalau enggak engga abuse dua. Power tend to corrupt itu jelas, maka harus ada pengawasan," pungkas Nasir.
(Awaludin)