"Yang jadi PR adalah menggalang non pemerintah, Kita harus benar-benar menyiapkan ekosistem yang memudahkan pihak swasta, filantropis, ataupun pihak lainnya untuk mau membiayai termasuk mendorong social entrepreneurship," ungkapnya.
Menurutnya, cara khusus untuk mendorong swasta adalah yang paling penting pertama swasta butuh return, harus sesuai ekspektasi mereka, kedua, swasta ingin tahu apakah yang dilakukan itu sudah sesuai dengan goals SDGs, jadi butuh dukungan pada mereka.
Konferensi tahunan tujuan pembangunan berkelanjutan 2019 dengan tema "Keberlanjutan Lautan untuk meningkatkan Kesejahteraan dan Mengurangi Kesenjangan" dengan topik "Kebutuhan dan Peluang Investor Sosial untuk dapat berpartisipasi di dalam pembiayaan ekonomi desa (Financing for Village Economy) ini diikuti Peserta dari organisasi kemasyarakatan, filantropi, dan pelaku usaha, akademisi dari tingkat nasional dan daerah serta mengundang berbagai pembicara dari tingkat Internasional.
Selanjutnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melakukan MoU Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Proyek Percontohan Pembangunan Desa dengan Skema Pembiayaan Social Impact Bonds/Impact Investment. (adv)
(Risna Nur Rahayu)