MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA – Ratusan massa dari Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019). Dalam aksi ini, massa menyampaikan aspirasi untuk Presiden Joko Widodo terkait kebijakan perhutanan sosial yang memberikan izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS) selama 35 tahun kepada para petani.
Sementara itu, Presiden Jokowi juga sedang menerima para perwakilan dari Gema Perhutanan Sosial di Istana Negara.
Baca juga: Imbas Demo Petani, Jalanan Menuju Istana Negara Ditutup
"Pemberian izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS) ini merupakan suatu perubahan mendasar dari paradigma, regulasi, metodologi, kelembagaan, dan manajemen pengelolaan hutan negara di Jawa yang telah berlangsung selama 154 tahun sejak keluarnya Bosch Ordonantie 1865," ujar Ketua Umum Gema Perhutanan Sosial Siti Fikriyah Khuriyati.
"Pengelolaan hutan warisan kolonial ini gagal mengatasi persoalan kemiskinan petani di dalam dan sekitar kawasan hutan. Diperparah dengan praktik pungutan dan persewaan lahan yang berkontribusi menyebabkan kemiskinan petani," lanjut dia.
Selanjutnya, kata Siti, pengelolaan hutan negara di Jawa juga telah menyebabkan kerusakan ekologi berupa laju deforestasi dan degradasi lahan. Ia mengungkapkan, seluas 1.127.073 hektare kawasan hutan saat ini dalam kondisi terbuka tanpa tutupan lahan yang berarti telantar.
Baca juga: Petani Minta Jokowi Bentuk Badan Khusus Percepatan Reforma Agraria
Siti lantas meminta agar program reforma agraria tetap dilanjutkan pemerintah. Ia mengatakan, pemerintah sudah mengalokasikan lahan untuk petani sebanyak 21,7 juta hektare. Rinciannya sebanyak 9 juta hektare melalui redistribusi dan legalisasi (sertifikat) di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 12,7 juta hektare perhutanan sosial di luar Jawa; dan 1.127.073 hektare perhutanan sosial di Jawa.
"Sungguh angka yang sangat besar. Hal ini menunjukkan keberpihakan Presiden kepada petani dan masyarakat perdesaan," ucap Siti.