Ketua MPR: Kehadiran Mega-SBY di Pelantikan Presiden Meneduhkan Politik Tanah Air

BOGOR – Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengunjungi kediaman presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu 16 Oktober 2019 malam.

Kehadiran pimpinan MPR ini untuk mengantarkan undangan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019–2024, serta mendiskusikan berbagai agenda MPR lima tahun ke depan.

Baca juga: Sejukkan Suasana, Anak Ma'ruf Amin Gelar Istigasah Jelang Pelantikan Presiden 

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan kehadiran SBY dan presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri akan semakin mengukuhkan kekompakan para elite politik serta tokoh bangsa.

Pimpinan MPR menyampaikan undangan pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin ke kediaman SBY di Cikeas, Bogor. (Foto: Istimewa/iNews.id)

"Kehadiran Ibu Bangsa dan Bapak Bangsa ini tentu akan kian meneduhkan perpolitikan Tanah Air. Sekaligus memberikan pesan kepada dunia bahwa suhu politik Indonesia sangat kondusif dan para pemimpin bangsanya kompak," ujar Bamsoet –sapaan akrabnya, di Cikeas, Bogor, Rabu 16 Oktober malam, seperti dikutip dari iNews.id.

Baca juga: Karnaval Budaya Batal karena Jokowi Ingin Pelantikan Presiden Sederhana, Relawan Apresiasi 

Menurut dia, pandangan tokoh berpengalaman seperti SBY dibutuhkan untuk perbaikan bangsa. Bamsoet mengatakan, memajukan Indonesia merupakan usaha tanpa henti, usaha berkelanjutan dari satu generasi ke generasi lainnya.

"Dengan bertemu para tokoh yang menjadi pemimpin bangsa, MPR akan mendapat berbagai insight dan sudut pandang beraneka ragam. Dari situ nanti kita bisa tarik benang merahnya," jelasnya.

Politikus Partai Golkar ini menuturkan, MPR bakal menggunakan golden time dalam tiga tahun pertama untuk mengkaji usulan amendemen UUD 1945.

Baca juga: Mahfud MD Optimis Pelantikan Presiden Jokowi-Ma'ruf Berjalan Lancar 

Tahun pertama hingga 2020 akan digunakan mendengar serta menyerap semua masukan yang ada. Kemudian 2021 akan didapatkan benang merah subtansi yang dikehendaki rakyat. Lalu pada 2022 pembahasan dan diputuskan perubahan yang akan diambil melalui amendemen terbatas atau tidak.

"Menurut pandangan Pak SBY, adanya aspirasi rakyat untuk amenden UUD 1945 jangan dipadamkan. Kaji dan buka seluas-luasnya pembahasan dan pengkajian tentang amendemen terbatas itu," ucapnya.

Selain Bamsoet, turut hadir Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dari Fraksi PDIP, Jazilul Fuwaid dari Fraksi PKB, Syarief Hasan dari Fraksi Demokrat, Hidayat Nur Wahid dari Fraksi PKS, Arsul Sani dari Fraksi PPP, dan Fadel Muhammad dari unsur DPD.

Baca juga: Tak Hadiri Undangan Jokowi, PKS: Nanti Kesannya Minta Menteri 

(Hantoro)