Prasetyo Edi : SKPD Tidak Tegas Anggarkan Prioritas Kebutuhan Masyarakat

"Saya bilang prioritas di Jakarta apa saja sih? Jadi hal-hal kecil yang akan saya coret, kaya masalah Aibon-lah terus masalah influencer. Kalau SKPD-nya enggak mampu, ganti orangnya," bebernya.

Politikus PDI Perjuangan ini mengakui, tidak hanya soal aibon yang baru-baru ini dibicarakan, pihaknya juga mengkiritisi sejumlah anggaran yang ada di dalam draf KUA-PPAS 2020 memang ada kejanggalan.

Baca Juga : Anggaran Lem Aibon & Bolpoin Capai Rp205 Miliar, Salah Ketik atau Sengaja?

Seperti pengadaan anggaran yang dikeluarkan oleh sejumlah SKPD sudah diluar logika di antaranya anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembanguan (TGUPP) yang naik dari Rp7,5 miliar menjadi Rp26,5 miliar yang kemudian direvisi menjadi Rp21 miliar.

Selanjutnya pengadaan anggaran mengenai antivirus dan pembelian data base yang notabene diperuntukan bagi keterbukaan dalam segi informasi tentang DKI Jakarta pun masih menjadi tanda tanya besar bagi warga DKI. Karena website resmi soal APBD pun mengalami take down atau tidak bisa diakses.

(Angkasa Yudhistira)