Sebelumnya Anies menjelaskan bahwa sistem e-budgeting tersebut tidak memiliki pola verifikasi sehingga harus dilakukan secara manual. Disaat itu pula kesalahan tersebut kerap terjadi. Sebab sistemnya sudah digital namun tidak smart.
"Kalau smart system, dia bisa melakukan pengecekan, dia bisa melakukan verivikasi, dia bisa menguji," tutur Anies.
Sistem e-budgeting sendiri adalah sistem yang terkomputerisasi. Sistem ini dicanangkan saat kepemimpinan Jokowi dan Ahok yang mana saat itu keluarnya peraturan Gubernur Nomor 145 tahun 2013 tentang Penyusunan APBD melalui electronic budgeting.
(Angkasa Yudhistira)