Mahfud MD dan Tak Kunjung Diterbitkannya Perppu KPK

Presiden Belum Mau Terbitkan Perppu KPK

Presiden Joko Widodo sudah memutuskan belum perlu mengeluarkan Perppu KPK. Alasannya, karena proses uji materi atau judicial review terhadap Undang-Undang KPK yang baru masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebenarnya, Jokowi miliki tiga opsi dalam menggagalkan UU KPK yang jadi polemik. Jokowi pun sempat mengundang beberapa pakar hukum, yang salah satunya Mahfud MD.

Opsi yang ditawarkan antara lain melalui judicial review, legislative review dan menerbitkan Perppu KPK. Tetapi, di sisi lain Jokowi juga mesti mendengarkan pihak lain yang berpendapat tidak perlu dikeluarkannya Perppu karena tidak ada kegentingan yang memaksa.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu berujar berita yang menyebutkan Presiden menolak mengeluarkan Perppu LPK tidak tepat. Pasalnya, hingga kini belum ada keputusan dari Jokowi terkait itu karena sedang berlangsung judicial review UU KPK hasil revisi di MK.

"Orang sedang judicial review kita timpa Perppu. Artinya apa? Presiden itu belum memutuskan mengeluarkan Perppu atau tidak mengeluarkan Perppu. Jadi, berita yg menyatakan presiden menolak mengeluarkan Perppu, itu kurang tepat. Presiden menyatakan, belum perlu mengeluarkan Perppu," terangnya.

Mahfud MD mengatakan sudah berbicara langsung dengan Presiden Jokowi soal adanya permintaan publik akan Perppu KPK. Kesimpulannya Jokowi akan menunggu hasil uji materi di KPK kemudian baru mempelajarinya lagi.

"Biarlah diuji di MK. Nanti sesudah di MK, kita pelajari. Apakah keputusan MK itu memuaskan atau tidak? Benar atau tidak? Kita evaluasi lagi. Kalau perlu, ya, Perppu kita lihat. Kan gitu. Kan benar kan? Masih ada uji materi. Terus ditimpa, itu menurut presiden kurang etis. Itu saja," sambung Mahfud.