Menurut dia, reformasi birokrasi digagas pemerintah tidak akan mengurangi jumlah PNS hingga penghasilannya. Pasalnya, Jokowi ingin 4 juta PNS ini bisa dimaksimalkan dengan tugas lainnya sehingga mempermudah dalam melayani masyarakat.
"Rentang jalur yang dirampingkan tidak mengurangi penghasilan pegawai negeri yang 4 juta ini, tapi tugas-tugas fungsional, apakah kepala desa, camat, dirjen, direktur, kasubdit dsb, memperpendek, sehingga masalah perijinan dan melayani bisa cepat," katanya.
"Sudah disampaikan di DPR saat pelantikan, visi misi, termasuk RPJMN kemarin juga intinya harus termonitor dengan baik, memangkas rutinitas. Yang 4,2 juta ASN kita tetap, mengurangi dan menyeleksi, dan mendidik 1,6 juta tenaga administrasi. Ini yang merangkap guru, perawat, dan tenaga pendidik," ujarnya.
(Arief Setyadi )