IPO Sebut Menteri Tito Tidak Dipercaya, Kemendagri : Surveinya Sangat Dangkal

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hanya mendapat hasil survei sebesar 1 persen terkait kepercayaan publik pada kinerje menteri berdasar hasil survei yang dilakukan Indonesia Political Opinion (IPO).

"Kita hargai survei, survei ini isinya persepsi yang diukur adalah orang-orang tertentu saja, bisa jadi yang ditanya adalah orang yang tak memahami ketatanegaraan atau yang tak memahami manajemen pemerintahan," ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Bahtiar, di Jakarta, Minggu (24/11/2019).

Diketahui, Indonesia Political Opinion (IPO) sejak 30 Oktober hingga 2 November 2019 telah melakukan survei untuk melihat respon publik atas susunan Kabinet Indonesia Maju. Dalam survei tersebut, hanya melibatkan 800 responden untuk mendapatkan pertanyaan soal kecocokan antara tokoh dengan kursi menteri yang didudukinya.

"Jadi survei sangat dangkal, responden belum tentu representasi dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pak Jokowi memilih seseorang pasti melalui penelitian yang mendalam dan menempatkan sesuai kebutuhan, tantangan lingkungan, dan tujuan ke depan," ujarnya.

Bahtiar mengatakan, Sosok Tito Karnavian bukan saja sekedar mantan anggota Polri profesional dan mantan Kapolri yang sudah terbiasa mengelola Kamtibmas dalam negeri, pernah menjadi Kapolda dan berinteraksi, bersinergi dengan Pemerintah Daerah. Ia juga merupakan seorang Ilmuwan bergelar Profesor dan Ph.D yang memiliki pemahaman konseptual tentang apa, dan bagaimana mengelola negara.

"Aspek pemerintahan dalam negeri dibina Kemendagri hanya aspek kecil bagian dari tata kelola negara. Wawasan Pak Tito adalah wawasan internasional dan sekaligus memahami secara spesifik budaya lokal, memahami sistem politik pemerintahan dan memahami sistem pemerintahan daerah hingga hal-hal detil di lapangan, termasuk cara mengatasinya," tuturnya.

Baca Juga : Abaikan Survei, Menteri Edhy Pilih Fokus Kerja

Terpilihnya Mendagri Tito Karnavian dijadikan peluang bagi Kemendagri untuk melakukan reformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, mengubah perilaku birokrasi pemerintahan dalam negeri, menata sistem politik dalam negeri yang kompatibel dengan akar budaya bangsa, serta mampu mempercepat pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Jika objektif, Pak Tito baru dua bulan di Kemendagri langsung membuat terobosan yang luar biasa membangun sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk Forkopimda, yaitu acara Rakornas di SICC 13 November 2019). Semua pihak memuji suksesnya acara tersebut, dan dampaknya pada perubahan hubungan-hubungan dan tata kelola pemerintahan Pusat dan Daerah," kata Bahtiar.