Ia meminta kebijakan itu dihapus dan memberikan hak kepada pemilik suara untuk memilih dan dipilih secara adil. Dikatakannya, intimidasi terhadap pengurus daerah sebagai pemilik suara bukanlah isapan jempol.
"Hari ini sudah terjadi. Berapa orang yang sudah di Plt, berapa orang yang sudah dicopot, anda bisa cek. Banyak di berbagai daerah itu terjadi. Hal itu terjadi seperti ini menurut hemat saya harus dilawan. Termasuk misalkan proses pencalonan," tutur dia.
Baca Juga: Gelar Pendidikan Politik, Golkar Mantapkan Ideologi Pancasila
Tak lupa, Agun juga mengingatkan agar menteri-menteri dari Golkar di Kabinet Joko Widodo - Ma'ruf Amin, tak ikut serya Munas. Karena dia meyakini Presiden Jokowi melepaskan pemilihan ketua umum Golkar secara jujur dan adil.
"Kalau para menteri yang terlibat, terkait hal itu turun gunung ke bawah, justru harusnya mencegah kecurangan. Hei, parpol jangan sekali-sekali mau menang (dengan cara tak demokratis, red). Menang harus dengan cara-cara demokratis seperti membuat mekanisme pemilihan yang selurus mungkin," kata Agun.
(Arief Setyadi )