MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar memasuki tahap program umum partai periode 2019-2024. Dalam agenda tersebut, tiap DPD diminta proyeksi program kerja daerahnya untuk mengarungi masa lima tahun mendatang.
Ketua DPD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi atau Jaro Ade mengusulkan dicabutnya Moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB). Jaro Ade yang tergabung dalam Komisi C di Munas Golkar kali ini menegaskan kepada Pimpinan Sidang untuk memasukkan penataan Daerah Otonomi Baru.
“Saya Jaro Ade dari Kabupaten Bogor meminta ketegasan dari pimpinan sidang untuk mengambil sikap politik dan dorongan politik agar dengan segera mencabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB), karena itu akan berimbas pada pemerataan pembangunan dan menambah daya untuk pemenangan partai Golkar di Pemilu 2024,” ucapnya.
Baca Juga: Munas Golkar Diyakini Musyawarah Mufakat, Airlangga & Bamsoet Harus Tetap Disatukan
“Moratorium harus dicabut sebagaimana ruang itu sudah dibuka dalam strategi nasional menyangkut keamanan Papua. Seyogyanya juga daerah-daerah lain harus segera di dorong untuk dicabut moratoriumnya, terutama di Wilayah Jawa Barat, ada tiga wilayah yang hampir ketuk palu yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Garut. Karena dengan mekarnya wilayah-wilayah tersebut akan membuka peluang pemerataan pembangunan sesuai Nawacita Presiden Joko Widodo.” Pungkasnya.
Bak gayung bersambut, program tersebut dimasukkan ke dalam program umum Partai Golkar, Program umum tersebut dibacakan langsung oleh pimpinan Komisi B, Siti Aisyah, yang menggodok program baru bersama kader Golkar lainnya. Di hadapan kader Golkar, Siti membacakan 12 program umum partai.
Berikut ini isi Program Umum Partai Golkar:
1. Partai Golkar perlu menjalankan sistem komunikasi dan digitalisasi data informasi yang mudah diakses oleh seluruh kader Partai Golkar dan masyarakat luas dalam rangka mewujudkan partai yang lebih moderen dengan melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, serta periodik dan berkelanjutan