Dalam kesempatan sama, anggota Banggar DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Idris Ahmad menilai pembayaran gaji anggota TGUPP yang sebanyak 73 orang itu sangat membebani APBD.
Baca juga: Anies Digugat OC Kaligis soal Pengangkatan Bambang Widjojanto di TGUPP
"Menurut saya, paling penting disampaikan dari 73 (anggota) siapa yang benar-benar kerja dan apa hasilnya," ujar Idris.
Sementara anggota Banggar DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Andhika bersikukuh gaji TGUPP tetap harus dimasukkan ke APBD 2020. Namun, mereka nantinya harus membuat laporan pertanggungjawaban apa saja yang telah dikerjakan dari pemberian dana sebesar Rp18,9 miliar tersebut.
Baca juga: Gaji TGUPP DKI Jakarta Diusulkan Masuk Dana Operasional Anies
"Kalau pohon rantingnya saja yang dipotong, jangan semua. Saya mendukung anggaran untuk TGUPP. Hanya kalau ada sistem pertanggungjawaban ya itu yang harus diperbaiki," ujar dia.
(Hantoro)