Di sisi lain, politikus Golkar itu mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia terhadap China. Misalnya, Menlu Retno Marsudi yang sudah mengirimkan nota protes, serta TNI-Bakamla yang sudah bersiaga di Natuna sebagai representasi dari negara.
"Saya percaya pemerintah pasti mengupayakan diplomasi yang terbaik untuk menyelesaikan konflik ini. Sebagai DPR kita soroti aspek penegakan hukum," kata Christina.
"Diplomasi tetap berjalan, penegakan hukum terhadap kapal-kapal pelanggar yang terbukti melakukan illegal fishing. Sesuai UU Perikanan, dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup, dapat dilakukan tindakan tegas di lapangan. Jadi bukan operasi militer," sebut dia.
Kapal nelayan asal China yang dikawal kapal coast guard memasuki perairan Natuna untuk melaut secara ilegal di sana. Negara Tirai Bambu itu diduga tak mengakui ZEE Indonesia di wilayah tersebut.
Pemerintah telah menebalkan pasukan di Laut Natuna. Selain itu, pemerintah juga akan mengirimkan ratusan nelayan di sana guna menunjukkan bahwa negara hadir menjaga kedaulatan. Hingga kini kapal China tersebut masih bertahan di Natuna.
(Qur'anul Hidayat)