"Dan kalaupun ada dari sudut yang lain seperti DPRD dan yang lain yang menyatakan bahwa ada Keppres tentang Kawasan Medan Merdeka, itu dinas terkait yang akan menjawab," paparnya.
Baca Juga : Istri Mengaku Komunikasi Terakhir dengan Harun Masiku pada 7 Januari
Dalam perkara ini, pihak kontraktor melihat adanya tumpang tindih dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
"Ada kurang koordinasi dan sinkronisasi antar pemerintah sehingga timbul ada pro-kontra itu. Tapi saya kira itu pemerintah DKI punya kewenangan juga terhadap area ini, jadi secara proyek tetap berjalan sampai selesai," kata Muhidin.
(Angkasa Yudhistira)