Presiden Afghanistan Belum Sepakat Bebaskan Tahanan Taliban

KABUL - Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani, menolak pemenuhan salah satu butir perjanjian damai antara Amerika Serikat dan pihak Taliban. Poin perjanjian itu berkaitan dengan pembebasan 5.000 tahanan Taliban, yang dipenjara oleh Pemerintah Afghanistan.

Menurut perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Taliban yang tercapai pada Sabtu 29 Februari 2020, kedua pihak berusaha membebaskan tahanan perang maupun politik. Upaya tersebut dilakukan dengan koordinasi serta persetujuan seluruh pihak terkait, termasuk juga pemerintahan Afghanistan di bawah pimpinan Presiden Ashraf.

"Pemerintah Afghanistan tidak memiliki komitmen akan membebaskan 5.000 tahanan Taliban tersebut. Amerika Serikat tidak memiliki keputusan akhir, karena sebatas menjadi fasilitator," ujar Ashraf kepada awak media di Kabul, melansir laman Reuters pada Minggu (1/3/2020).

Sebagai balasan atas pembebasan tahanan politik dan perang tersebut, Taliban disebut akan membebaskan sekitar 1.000 orang tawanan asal pihak pemerintahan Afghanistan. Perjanjian pertukaran tahanan ini disebut mulai berjalan secepatnya pada 10 Maret 2020.

(Foto: Ilustrasi Taliban/Reuters)

Baca Juga: Sepakat Berdamai, Bagaimana Awal Perang AS-Taliban di Afghanistan?

Belum diketahui apakah kesepakatan perjanjian pertukaran tahanan ini akan berlangsung mulus, seiring adanya komentar Presiden Ashraf tersebut. Seorang sumber diplomat mengungkap kepada Reuters, negosiator Amerika Serikat masih kesulitan mengatur peluang terbuka dialog antara Pemerintah Afghnistan dengan Taliban.

Kesepakatan damai antara Taliban dan Amerika Serikat tercapai melalui penandatangan perjanjian di Doha, Qatar. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, hadir langsung dalam momen tersebut. Sedangkan dokumen perjanjian ditandatangani utusan khusus Amerika Serikat, Zalmay Khalizad dan Kepala Urusan Politik Talibanm Abdul Ghani Baradar.

Turut hadir dalam kesempatan ini perwakilan Kementerian Luar Negeri dari Norwegia, Turki, Uzbekistan, Rusia, dan Indonesia. Taliban menyebut langkah ini menjadi pertanda keinginan kelompok tersebut untuk mendapat pengakuan secara global.

(Edi Hidayat)