"Misalnya di daerah tertentu ada bupati korupsi, lalu untuk meredam situasi politik didiamkan dulu atau pernah ada situasi politik tertentu didiamkan dulu, itu tidak boleh. Harus tetap jalan sesuai dengan aturan-aturan," tegasnya.
Mantan Ketua MK itu membantah bila kasus korupsi di Papua dibiarkan setelah adanya aksi kontak senjata antara polisi dan kelompok separatis.
Menurut dia, pihaknya kerap mendapat laporan masyarakat terkait adanya dugaan kasus korupsi di Papua.
"Itu supaya tidak terpengaruh oleh isu orang mau merdeka," pungkasnya.
(Awaludin)