MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Panitia pemilihan (Panlih) calon wakil gubernur (Cawagub) DKI Jakarta menggelar agenda penyampaian visi-misi, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (3/4/2020). Dua kandidat cawagub itu adalah Ahmad Riza Patria usungan dari Partai Gerindra dan Nurmansjah Lubi dari PKS.
Keduanya menyampaikan visi-misi secara tertutup dan hanya disaksikan oleh sembilan anggota Panlih, dan sembilan orang perwakilan dari seluruh fraksi di parlemen Kebon Sirih. Sementara anggota lainnya menyaksikan melalui telekonferensi demi menekan penyebaran virus corona atau Covid-19 di Ibu Kota.
Wartawan hanya menerima paparan visi-misi kedua calon pendamping Anies Baswedan itu dari staf fraksi PKS dan Partai Gerindra.
Dalam paparan yang diterima, Nurmansjah mengatakan bahwa pihaknya akan menata birokrasi yang ada demi mewujudkan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Lalu, pengelolaan anggaran dan aset.
Selanjutnya, manajemen pelaksanaan rencana pembangunan agar sesuai target. Keempat, manajemen pelaksanaan kegiatan strategis daerah (KSD).
“Targetnya, memastikan semua program yang telah ditetapkan dalam RPJMD bisa berjalan dan tidak tertunda. KSD dapat terlaksana dan penyerapan anggaran yang tinggi melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel,” kata Nurmansjah.
Apabila terpilih nanti, kata dia, dirinya mempunyai tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran sehingga potensi penyimpangan dan anggaran tidak wajar dapat diketahui sejak awal.
"Kedua, meningkatnya efisiensi dan kinerja birokrasi dan kapasitas, integritas serta profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta dalam menjalankan program-program pembangunan," katanya.
Politikus PKS itu berjanji akan meningkatkan kualitas perencanaan program pembangunan dan keterlibatan publik yang lebih luas sehingga dapat memastikan semua program bisa dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian, menciptakan inovasi di lingkungan kerja Pemprov DKI agar pelayanan masyarakat dapat terus ditingkatkan.
"Kelima, meningkatnya kemampuan audit dan pengawasan internal pemerintah daerah untuk menjamin tidak adanya penyimpangan anggaran dan pembangunan," kata dia.