Sengkarut PSBB Sumbar: Masyarakat Tak Tertib, Bansos Tak Kunjung Cair

Memasuk hari ke-10 penerapan PSBB dari data terakhir Corona Sumbar, sampai Kamis 30 April, jumlah pasien positif corona di Sumbar ada sebanyak, 148 orang dimana 49 masih dirawat di berbagai rumah sakit di Sumatera barat, seperti pasien RS. M Jamil Padang dirawat 13 orang, isolasi dirumah 9 orang, Bapelkes satu orang, sembuh 10 orang, meninggal dunia 7 orang, total 40 orang.

RS Ahmad Mochtar Bikittinggi dirawat dua orang, sembuh tujuh orang, total sembilan orang, RS Semen Padang, dirawat delapan orang, isolasi Mandiri di rumah delapan orang, isolasi di Bapelkes sembilan orang, meninggal dunia satu orang, total 26 orang.

Sementara itu total orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 8.028 orang, proses pemantauan 409 orang dan selesai Pemantauan 7.619 orang. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 379 orang.

Dari 379 PDP tersebut, 49 orang masih dirawat di berbagai rumah sakit rujukan sambil menunggu hasil lab. Dinyatakan negatif terinfeksi covid-19 sebanyak 322 orang dan isolasi diri di rumah 8 orang.

Bantuan Tak Kunjung Cair

Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat akhirnya buka suara perihal kejelasan bantuan sosial (bansos) bagi warga Kota Padang yang terdampak secara sosial ekonomi akibat wabah virus corona atau covid-19.

Pemkot Padang pun menilai yang membuat proses pendataan dan penyaluran lambat adalah kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan berubah-ubah.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang Amasrul didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Padang Afriadi dan Kabag Prokopim Amrizal Rengganis kepada wartawan di Kantor Dinas Sosial Kota Padang, Kamis (30/4/2020).

Sekda mengatakan, ia pun membenarkan kebijakan Pemerintah Pusat terkait kriteria permintaan format data yang ditetapkan penerima bansos tersebut sering kali berubah.

"Sebenarnya kita sudah menuntaskan data tersebut pada pekan lalu. Bahkan sebelum kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ditetapkan di Sumbar. Hanya saja data-data tersebut kriterianya berubah tiap sebentar. Jadi ini yang jadi permasalahan, namun begitu kita berharap persoalan ini segera selsai dan bantuan dapat disalurkan," harapnya.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Sosial Kota Padang Afriadi, menuturkan kronologi persoalan tersebut. Pertama katanya, Pemko Padang berpedoman terhadap aturan tak hanya di Pemerintah Provinsi namun juga Pemerintah Pusat.

"Jadi, kepada masyarakat Kota Padang kami harapkan bisa memahami kronologis dalam pengurusan bantuan ini. Bagaimana dan apa saja kendalanya sampai saat ini. Yang jelas insya Allah, proses bansos itu akan kita upayakan untuk bisa diturunkan ke masyarakat sesegera mungkin," ungkapnya.

Ia melanjutkan, informasi pertama untuk bansos Kota Padang hanya diberikan kuota dari Provinsi sebanyak 8.049 Kartu Keluarga (KK) dengan jumlah itu dikalikan per lima jiwa.

"Makanya kita sudah menyelesaikan pendataan dimaksud dengan dijilid rapi sebanyak 2 rangkap. dan malah Kota Padang yang pertama kali memasukkan data tersebut ke provinsi sebanyak 40.245 Rumah Tangga (Ruta). Jadi dari jiwa pindah lagi ke Ruta," imbuhnya.