Sengkarut PSBB Sumbar: Masyarakat Tak Tertib, Bansos Tak Kunjung Cair

Kemudian kata Afriadi lagi, selanjutnya aturan pun berobah menyesuaikan anggaran Provinsi. Sebagaimana untuk bantuan yang awalnya diberikan Rp200 ribu per bulan itu hanya 13.415 diterima untuk Kota Padang.

"Sehingga jumlah awal yang 40.245 Ruta itu dikurangi menjadi 13.415 dikali Rp600 per bulan," paparnya.

Lebih lanjut ungkap Afriadi, begitu juga dari format yang diberikan 40.245 tersebut, ternyata dirubah kembali oleh Pusat dengan meminta format terbaru yakni harus by name by address (BNBA) disertai Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dipadankan dengan Disdukcapil plus ponsel orang calon penerima bantuan dan dimana ia lahir.

"Perubahan format ini tentu menyusahkan kita di Kota Padang khususnya para RT/RW dan pihak kelurahan yang harus kembali melakukan pendataan di lapangan," tuturnya.

DPRD Berang

Tiga fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) mendesak gubernur untuk segera mencairkan bantuan bagi warga terdampak Covid-19. Tiga fraksi tersebut yakni Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Golkar.

Anggota DPRD Sumbar Hidayat menegaskan jika Senin 4 Mei depan Bantuan Langsung Tunai (BLT) belum juga dicairkan maka DPRD akan mengusulkan agar ketua gugus Covid-19 sumbar diganti.

Menurutnya, gubernur sebagai ketua gugus Covid-19 Sumbar dinilai tidak memiliki manajemen kepemimpinan khususnya dalam koordinasi dengan berbagai pihak dalam penanggulangan Covid-19.

“Jika belum juga dicairkan hingga Senin depan kami akan gugat Gubernur, bila perlu langsung ke Presiden. Kami minta ketua gugus tugas Covid-19 Sumbar diganti saja dengan TNI atau Polri,” katanya, Kamis 30 April.

Sementara itu, M Nurnas dari Fraksi Partai Demokrat menambahkan sebelum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan Pemprov Sumbar (eksekutif) harusnya mengkaji terlebih dahulu dampak yang akan ditimbulkan.

Menurutnya, Gubernur dan kepala daerah di kabupaten dan kota hanya bisa memberikan janji tanpa bukti. “Kepala daerah sibuk memberi janji, sementara yang dibutuhkan masyarakat bukan janji, tapi butuh makan,” kata Nurnas.

Sementara itu, perwakilan dari fraksi Golkar Afrizal menyatakan kondisi masyarakat di beberapa kecamatan di Kota Padang sangat miris. Sehingga menurutnya di saat PSBB berlangsung masih banyak warga yang berkeliaran untuk mencari makan untuk menyambung hidup.

“Omong kosong PSBB akan berjalan maksimal jika masyarakat dibiarkan terlantar,” tambah Afrizal.

(Khafid Mardiyansyah)