Komisi IX DPR Persilakan Relaksasi PSBB Tapi Ada Syaratnya

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki Laka Lena mempersilakan pemerintah melakukan pelonggaran atau relaksasi terhadap kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, hal itu harus dibarengi dengan pengetatan physical distancing atau jaga jarak.

"Relaksasi boleh, tapi dengan prinsip social distancing dan physical distancing ketat," kata Melki saat dikonfirmasi Okezone, Minggu (3/5/2020).

Melki meyakini rencana pemerintah soal relaksasi PSBB itu diambil setelah adanya evaluasi berkala terkait penanganan Covid-19 (Corona Virus Disease). Utamanya, evaluasi PSBB dalam segi kesehatan, sosial, dan budaya.

Oleh karenanya, ia mempersilahkan jika pemerintah akan mengambil kebijakan relaksasi PSBB. Intinya, kata Melki, pemerintah tetap harus memikirkan upaya lain untuk memutus penyebaran Covid-19 di Indonesia.

"Pemerintah selalu melakukan evaluasi berkala terkait penangannya Covid-19 baik aspek kesehatan, sosial dan budaya. Evaluasi ini tentu bisa saja tetap konsisten dengan kebijakan PSBB saat ini, atau bisa dilakukan relaksasi, yang penting prinsip dasar pencegahan dan pemutusan Covid-19 harus dilakukan dengan konsisten dan disiplin lalukan protokol kesehatan," bebernya.