DPR Minta Tak Ada Ego Sektoral Dalam Penanganan Pekerja Migran

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetyani mengatakan, persoalan pekerja migran Indonesia (PMI) membutuhkan kolaborasi kepemimpinan antarkementerian dan lembaga. Ia berharap, tak ada lagi ego sektoral dalam menghadapi persoalan PMI di luar negeri tersebut.

Menurut dia, adanya kasus dua jenazah Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang dilarung ke laut, hingga 375 aduan ABK yang merasa dieksploitasi di tempat kerjanya membutuhkan peran serius dari pemerintah dan kehadiran negara.

"Itu yang kita tunggu bahwa domain ketenagakerjaan itu bukan hanya di Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI, tapi ada juga kementerian dan lembaga lainnya seperti di Kemenlu," ujar Netty dalam diskusi MNC Trijaya 'Perlindungan Pekerja Migran di Tengah Pandemi', Sabtu (9/4/2020).

 

Politisi PKS itu melanjutkan, di saat yang sama Kemendagri, hingga Kemensos juga diharapkan perannya saat pekerja migran kembali ke daerah asalnya masing-masing.

"Artinya ketika mendengar terminologi ketenagakerjaan, tenaga kerja ya di dalamnya harus menjadi konsen bersama. Ini saya berharap kita tidak lagi bekerja sektoral," tutur dia.

 Baca juga: Perbudakan ABK WNI, DPR Minta Investigasi Sesuai Hukum Internasional

Netty mendorong pemerintah membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya di dalam negeri. "Kalau ada yang tersedia lapangan kerja di dalam negeri rasanya mereka akan memilih di dalam negeri," imbuhnya.

 Baca juga: Jasad 2 ABK WNI Dilarung ke Laut oleh Kapal China, Ini Tanggapan BP2MI

Ia menambahkan, pandemi Covid-19 menjadi tantangan dan pertaruhan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam menyelesaikan berbagai persoalan PMI.

 

Ia meminta Kepala BP2MI Benny Rhamdani bisa menyelesaikan permasalahaan para pahlawan devisa tersebut.

"Pak Benny ini barang baru dan baru saja diangkat Presiden. Ini masa hibernasi bukan berati tidak bekerja tapi mereview beberapa langkah yang sudah dilakukan selama ini apakah sudah memadai," tandasnya.

(Awaludin)