Jika Iuran BPJS Kesehatan Naik, Buruh Akan Lakukan Gugatan

JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak keras rencana pemerintah kembali akan menaikkan iuran BPJS pada Juli mendatang. Mereka memastikan kaum buruh akan menggugatnya setelah hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah.

"Jika kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak dibatalkan, sehabis Lebaran, KSPI akan mengajukan gugatan ke MA agar membatalkan perpres tersebut," kata Presiden KSPI Said Iqbal kepada Okezone, Jumat (15/5/2020).

Ia menerangkan, rencana pemerintah yang ingin menaikan iuran BPJS Kesehatan dipastikan telah bertentangan dengan Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa negara wajib menjamin kesejahteraan rakyat secara lahir dan batin, bertempat tinggal, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

"Dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan, maka ada potensi hak rakyat untuk memperoleh layanan kesehatan akan terganggu. Karena kenaikan itu memberatkan masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, dengan menaikan iuran BPJS Kesehatan, pemerintah dinilai tidak menunjukkan rasa empati terhadap masyarakat yang terkena dampak pandemi virus corona.

"Terlebih lagi saat ini banyak masyarakat kehilangan mata pencarian. Negara seharusnya berkewajiban melindungi kesehatan seluruh rakyat Indonesia, bukan malah membebani rakyat dengan menaikkan iuran," tambahnya.