PM Netanyahu Wajib Hadir Dalam Sidang Kasus Korupsi

TEL AVIV - Kementerian Kehakiman Israel, Selasa (19/5) menyatakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu seharusnya tidak dibebaskan dari menghadiri persidangan kasus korupsi yang akan dimulai minggu depan.

Kepada AFP seorang juru bicara Netanyahu menyatakan tim hukum perdana menteri membahas kemungkinan pengecualian tentang hal itu dengan kementerian kehakiman.

Namun kekuasaan untuk mengabulkan permintaan itu berada pada pengadilan Yerusalem yang mengatakan bahwa Netanyahu harus hadir.

Dalam pernyataannya dua hari setelah dilantiknya pemerintahan bersatu pimpinan Netanyahu, kementerian kehakiman menyatakan "pentingnya menunjukkan bahwa keadilan harus dijalankan, dan sekaligus mempertahankan kepercayaan publik" pada sistem peradilan.

Pengadilan Netanyahu atas tuduhan penyuapan, penipuan dan pelanggaran kepercayaan semula dijadwalkan bulan Maret 2020. Namun sidang ditunda hingga 24 Mei di tengah aturan karantina wilayah untuk mengekang penyebaran virus corona.