Wapres Ma'ruf Amin Minta DPR Tunda Pembahasan RUU HIP

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin mengatakan bahwa Pemerintah meminta DPR untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

"Memperhatikan berbagai pendapat terkait RUU HIP, maka Pemerintah kemudian mengambil keputusan untuk anggota DPR menunda pembahasannya," tegas Wapres usai menggelar pertemuan dengan Ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUl) di rumah dinas Wapres Jl. Diponegoro No. 2 Jakarta Pusat (16/06/2020).

Hal tersebut, lanjut Wapres, karena Pemerintah ingin fokus terhadap penanganan Covid-19 yang dampaknya sudah merambah ke masalah sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu, upaya memulihkan ekonomi nasional menjadi prioritas penting saat ini.

"Alhamdulillah, keputusan Pemerintah itu mendapat respon dari MUI, NU, dan Muhammadiyah. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan semoga respon ini juga direspon sama juga oleh ormas-ormas yang lain, dan masyarakat seluruhnya, demi ketenangan bangsa kita," tuturnya.

Senada dengan Wapres, Menko Polhukam Mahfud M. D. mengatakan bahwa Pemerintah meminta kepada DPR selaku lembaga legislatif untuk mendengar aspirasi masyarakat. Selain itu, DPR juga harus banyak berdialog dengan berbagai komponen masyarakat, terutama ormas-ormas keagamaan.