Hari Kependudukan Dunia; Dampak Covid-19 Terhadap KB, Kesehatan Ibu, Hingga Kekerasan Berbasis Gender

JAKARTA – Ada yang berbeda dari peringatan Hari Kependudukan Dunia yang jatuh pada 11 Juli hari ini. Jika biasanya diisi acara seperti seminar nasional, penyelenggaraan kegiatan tersebut ditiadakan mengingat saat ini sedang masa pandemi Covid-19.

Namun demikian, peringatan Hari Kependudukan tingkat dunia ini dijadikan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai momentum untuk menyampaikan isu-isu penting yang saat ini menjadi problematika kependudukan nasional mapun global kepada publik yakni seputar layanan dasar kependudukan terkait ibu hamil, kesehatan reproduksi dan lainnya. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) yang didampingi Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Dwi Listyawardani dalam konferensi pers di Gedung BKKBN Jakarta, Jumat (10/10).

“Banyak hal yang kami lihat lebih teliti dan cermati diantaranya mengenai penurunan layanan akses kontrasepsi yang dialami kelompok perempuan usia subur semasa pandemi Covid-19 yang menimbulkan berbagai dampak di masyarakat,” jelas Hasto.

Hal tersebut, lanjut Hasto berdasarkan studi yang dilakukan oleh kantor pusat UNFPA yang berkolaborasi dengan Avenir Health, John Hopkins University (USA), Victoria University (Australia) mengindikasikan bahwa 47 juta perempuan diperkirakan tidak bisa mengakses metode-metode kontrasepsi.

“Penurunan akses layanan kontrasepsi tersebut, kita cermati dampaknya adalah unwanted pregnancy atau miss time pregnancy kehamilan yang tidak dikehendaki betul-betul tidak dikehendaki dan kehamilan yang sebenarnya belum dikehendaki karena belum waktunya,” jelas Hasto.

Dampak dari unwanted pregnancy tersebut memicu terjadinya KDRT, perceraian, stunting yang sangat-sangat tidak diinginkan. Imbas berikutnya adalah kematian ibu dan kematian bayi. “Nah inilah problem-problem yang harus kita cermati masalakan kependudukan dikaitkan dengan hari kependudukan sedunia,” ungkap Hasto.