Selain itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Perbatasan (BNPB) ini juga akan melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan rakorda dan juga pakta integritasnya lewat tim Otonomi daerah (Otda). Dan Kemendagri juga akan menyampaikan pada publik mengenai siapa saja cakada yang sudah menandatangani pakta integritas dan mana yang belum sehingga, masyarakat bisa menilai.
“Kita smapaikan Kapolri dan Jaksa Agung untuk sama-sama mendorong. Tadi juga rapat dengan Komite Penanganan Covid-19 dihadiri semua Menko sepakat bahwa rakor ini harus dilakukan sesegera mungkin dengan mengundang parpol dan kontestan, sebelum tanggal 23 September sudah selesai karena tanggal 23 akan ada penetapan paslon,” imbaunya.
“Yang belum akan kita umumkan juga ke media, kami sampaikan juga ke pimpinan Komisi II semua perkembangan sehingga ini bisa membantu daerah melakukan rakorda sekaligus penandatanganan pakta integritas, rakorda sangat penting karena persoalan ini tidak bisa dilakukan satu instansi, perlu adanya keserempakan dari semua stakeholder yang ada di daerah,” pungkas Tito.
(Angkasa Yudhistira)