“ Dan menciptakan kondusivitas selama pelaksanaan dengan koordinasi dengan Satpol PP,” tuturnya.
Lebih lanjut Wiku mengatakan beberapa daerah sudah membuat peraturan kepala daerah dan peraturan daerah sebagai tindak lanjut dari Inpres No.6/2020 terkait sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.
“Inilah yang menjadi dasar penegakan kedisiplinan dan hukum yang terkait dengan protokol kesehatan,” pungkasnya.
(Awaludin)