Komnas HAM Minta Pilkada Ditunda, Ini Sikap KPU RI

Hambali, Jurnalis
Sabtu 12 September 2020 14:45 WIB
Ketua KPU RI Arief Budiman (mengenakan kacamata) menghadiri simulasi gelaran Pilkada 2020 di Tangerang Selatan (Foto : Okezone.com/Hambali)
Share :

TANGERANG SELATAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberi tanggapan atas rekomendasi yang diusulkan Komisi Nasional (Komnas) HAM soal penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.

Ketua KPU RI, Arief Budiman, mengatakan, bahwa pihaknya akan melakukan pembahasan bersama mengenai rekomendasi terbaru Komnas HAM itu. Karena kata dia, tak hanya KPU yang dilibatkan membuat keputusan soal penundaan Pilkada.

"Nanti akan kita bahas, kan bukan hanya KPU yang nanti akan terlibat dalam proses penentuan penundaan," terangnya usai menggelar simulasi pemungutan suara di Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), Sabtu (12/9/2020).

Pilkada tahun 2020 bakal diselenggarakan oleh 270 daerah yang terdiri dari 9 pemilihan Gubernur, 224 pemilihan Bupati, dan 37 pemilihan wali kota. Berbagai tahapan telah berjalan, dari pendaftaran pasangan calon, hingga terakhir prosesi pengecekan kesehatan pasangan calon.

Komnas HAM sendiri merekomendasikan 2 poin terkait pelaksanaan Pilkada Desember 2020 tahun ini, yaitu :

1. KPU, Pemerintah dan DPR untuk melakukan penundaan pelaksanaan tahapan pilkada lanjutan sampai situasi kondisi penyebaran covid-19 berakhir atau minimal mampu dikendalikan berdasarkan data epidemologi yang dipercaya.

2. Seluruh proses yang telah berjalan tetap dinyatakan sah dan berlaku untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para peserta pilkada.

Dalam rekomendasi tertulisnya, Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Hairansyah, mengkhawatirkan jika tahapan Pilkada yang akan melibatkan pengumpulan massa bisa memperbesar potensi penyebaran Covid-19.

"Selanjutnya memasuki tahapan yang paling krusial yaitu penetapan calon yang diikuti deklarasi calon pilkada damai, masa kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan calon terpilih yang akan melibatkan massa yang banyak, sedangkan pada sisi lain kondisi penyebaran Covid-19 belum dapat dikendalikan dan mengalami trend yang terus meningkat terutama dihampir semua wilayah penyelenggara Pilkada," bunyi rekomendasi tersebut.

Baca Juga : Kronologi Relawan yang Sudah Disuntik Vaksin Tapi Terpapar Corona

Baca Juga : Dokter Meninggal Akibat Covid-19 Bertambah Jadi 115 Jiwa

Berdasarkan data resmi dari pemerintah, www.covid19.go.id, tertanggal 10 September 2020, kasus Covid terus menunjukkan peningkatan sebaran. Perkembangan kasus kumulatif per 10 September 2020 menunjukan peningkatan sebesar 3.861 kasus, seperti di Provinsi Sumatera Barat menjadi 3.124 kasus.

Lalu di Jambi 309 kasus, Bengkulu 400 kasus, Kepulauan Riau 1.340 kasus, Kalimantan Tengah 2.887 kasus, Kalimantan Selatan 9.078 kasus, Kalimantan Utara 458 kasus, Sulawesi Utara 4.064 kasus dan Sulawesi Tengah 261 kasus. Hal ini sangat berpengaruh terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita News lainnya