Pemprov DKI Klaim Sudah Antisipasi Banjir Sejak Maret

"Yang kami proses sekarang ini di Kali Sunter, Cipinang Melayu dan Jati Kramat. Ini masih terus kami upayakan percepatannya karena untuk pembebasan lahan perlu kehati-hatian. Karena surat harus diteliti benar. Kami harus kerja sama dengan BPN. Kalau BPN menganggap suratnya komplit baru kami bayar," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, pengerukan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta saat ini terbilang telat. Seharusnya, pengerukan dilakukan sebelum musim hujan tiba dan belum terjadinya genangan. Dia bahkan menilai Pemprov DKI tak serius mengantisipasi banjir.

"Penanganan banjir ini perlu diantisipasi jauh-jauh hari, harus menyiapkan mitigasi banjir. Jangan sudah banjir baru kerja," kata Prasetyo kepada wartawan, Senin (28/9/2020).

Pras menjelaskan, sejak beberapa tahun lalu mitigasi banjir bukan lagi menjadi program prioritas di Jakarta. Hal itu terlihat dari pemangkasan pagu penanganan banjir di beberapa tahun anggaran. Bahkan di tahun ini, Dinas Sumber Daya Air (SDA) sempat tidak memiliki anggaran untuk penanganan banjir.

(Khafid Mardiyansyah)